Penerapan Diskresi Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Bernilai Kerugian Ekonomis Rendah: Studi Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Pradana, Rido (2025) Penerapan Diskresi Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Bernilai Kerugian Ekonomis Rendah: Studi Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover dan Abstrak(3).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab Akhir Penutup(1).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) Bab I(4).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka(9).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL RIDO .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Diskresi penuntutan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penuntut umum dalam mengisi kekosongan hukum dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan. Diskresi penuntutan berkaitan dengan kebijaksanaan penuntut umum untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan suatu perkara. Penelitian ini menjelaskan perbandingan diskresi penuntutan di Indonesia dengan negara lain, indikator penentuan tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapan diskresi penuntutan terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah dalam kasus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi penuntutan baik di Indonesia maupun di negara lain pada pokoknya merupakan kewenangan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan suatu perkara, namun di setiap negara memiliki kriteria tertentu dalam menerapkan diskresi penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat indikator yang jelas mengenai tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah karena tidak terdapat penggolongan tindak pidana yang berbasis kerugian ekonomis, sehingga setiap aparat penegak hukum memiliki diskresi masing-masing dalam menentukan indikator tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah. Indikator tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah pada saat ini masih dipengaruhi dengan indikator pidana denda. Diskresi penuntutan terhadap tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dapat mengakomodasi nilai kerugian ekonomis dari suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan agar diatur secara jelas dan tegas indikator untuk menentukan batasan minimal dan maksimal nominal tindak pidana bernilai kerugian ekonomis rendah bagi aparat penegak hukum demi kepastian hukum dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Diskresi Penuntutan, Tindak Pidana Bernilai Kerugian Ekonomis Rendah, Keadilan Restoratif IMPLEMENTATION OF PROSECUTORIAL DISCRETIONARY BASED ON RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS LOW ECONOMIC LOSS CRIMES: A STUDY OF THE JURISDICTION OF THE HIGH PROSECUTOR'S OFFICE OF WEST SUMATRA Rido Pradana, 2320113003, Master of Laws Program, Faculty of Law, Andalas University, 177 pages, Year 2025 ABSTRACT Prosecutorial discretionary is one way that can be done by public prosecutors to fill the legal gap in carrying out their duties in the field of prosecution. Prosecutorial discretionary is related to the policy of the public prosecutor to prosecute or not to prosecute a case. This research explains the comparison of prosecutorial discretionary in Indonesia with other countries, indicators of determining low economic loss crimes based on laws and regulations and the application of prosecutorial discretionary to low economic loss crimes in cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach and a comparative approach based on secondary data through literature studies. The results of this research indicate that prosecutorial discretionary in Indonesia and other countries is basically the authority of the public prosecutor in carrying out their duties in the field of prosecution to prosecute or not to prosecute a case, but each country has certain criteria in applying prosecutorial discretionary to a crime. In the provisions of laws and regulations, there are no clear indicators regarding low economic loss crimes because there is no classification of criminal acts based on economic losses, so that each law enforcement officer has its own discretion in determining indicators of low economic loss crimes. The indicator of low economic loss crimes is currently still influenced by the indicator of criminal fines. Prosecutorial discretionary for low economic loss crimes can be resolved by using a restorative justice approach that can accommodate the economic loss value of a crime. In this research, the author suggests that indicators be regulated clearly and firmly to determine the minimum and maximum limits of the nominal value of low economic loss crimes for law enforcement officers for the sake of legal certainty in law enforcement. Keywords: Prosecutorial Discretionary, Low Economic Loss Crimes, Restorative Justice

Actions (login required)

View Item