PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA LUBUKLINGGAU

Selin, Devina (2025) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA LUBUKLINGGAU. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (541kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan upaya perlindungan hukum yang terintegrasi dengan cara korban mendapatkan rehabilitasi fisik dan mental. Perlindungan dalam proses penegakkan hukum pada kasusnya dapat dimulai pada tahap pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, serta mengupayakan pemenuhan ganti kerugian bagi korban seperti restitusi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau, 2. Apa Sajakah Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau dan 3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau? Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan data primer dan data sekunder secara objektif sesuai dengan permasalahan yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pemenuhan restitusi belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, disebabkan tidak adanya permohonan restitusi dari korban. Hal ini dibuktikan dengan belum terdapatnya permohonan restitusi pada perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan restitusi diperoleh dari berbagai faktor yaitu: (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Korban, (3) Faktor Aparat Penegak Hukum. Ketiga, Upaya dalam mengatasi hambatan restitusi dapat diatasi dengan pembaharuan restitusi yang mewajibkan restitusi diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dengan kondisi darurat tanpa proses pengajuan yang terpisah, mendorong kesadaran aparat hukum untuk lebih mendukung pemenuhan restitusi bagi korban, dan sosialisasi mengenai hak anak korban kekerasan seksual termasuk restitusi.

Actions (login required)

View Item