Upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Wilayah Solok Selatan

Ijla, Sakira (2025) Upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Wilayah Solok Selatan. S1 thesis, Universitas Andalaa.

[img] Text (Abstrak dan Cover)
Abstrak.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (Bab 1 Pendahuluan)
Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (348kB)
[img] Text (Bab IV Penutup)
Bab IV Penutup.pdf - Published Version

Download (214kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (260kB)
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full Text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pertambangan mineral dan batubara memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang merugikan Negara. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Wilayah yang mempunyai potensi Pertambangan adalah Kabupaten Solok Selatan, aktivitas penambangan emas di Solok Selatan mulai meningkat seiring dengan terbukanya peluang bagi perusahaan swasta untuk mengekstraksi sumber daya alam. Maraknya tambang emas illegal menggunakan alat berat jenis Excavator masih berpotensi di Kabupaten Solok Selatan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan? 2) Apa faktor penghambat Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan? 3) Bagaimanakah solusi dari kepolisian terhadap maraknya pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (sosio legal research) dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil Penelitian 1) Upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin, razia, edukasi masyarakat, serta kemitraan dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya penambangan ilegal. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dengan proses hukum yang tegas, mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap pelaku. 2) Penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal oleh Satuan Reskrim Polres Solok Selatan menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan medan sulit, serta hambatan eksternal berupa rendahnya dukungan masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan dinamika sosial budaya yang kompleks 3) Polres Solok Selatan menanggulangi pertambangan ilegal dengan meningkatkan integritas anggota, menegakkan hukum secara tegas, mengedukasi masyarakat, memperkuat patroli, dan bekerja sama dengan instansi terkait demi penegakan hukum yang kredibel dan berkelanjutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana, Penambangan Tanpa Izin

Item Type: Thesis (S1)
Supervisors: Dr. A Irzal Rias, S.H., M.H ; Yandriza, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kepolisian; Tindak Pidana ;Penambangan Tanpa Izin
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 20 Jun 2025 07:33
Last Modified: 20 Jun 2025 07:33
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/499709

Actions (login required)

View Item View Item