EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MENTAWAI (Studi Kasus : Di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Rima, Melati (2025) EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MENTAWAI (Studi Kasus : Di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hukum adat tidak pernah berhenti dalam masyarakat lokal, namun seiring berjalannya waktu, setiap orang masih mempertanyakan apakah hukum adat yang ada saat ini relevan. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat ada yang masyarakatnya tidak menganut hukum adat Minangkabau yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai mereka menganut hukum adat Mentawai itu sendiri. Contoh kasus yang diselesaikan secara hukum adat yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur . Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum adat, namun setelah pelaku membayar denda adat (patalagai adat), ternyata pihak keluarga korban juga melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sikabaluan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai 2)Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai. Metode penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Menarik kesimpulan Patalagai adat atau suili dijadikan sebagai sanksi bagi masyarakat yang tinggal se laggai untuk mengatur kontrol sosial patalagai adat dalam masyarakat Desa Malancan merupakan bentuk penyelesaian yang digunakan jika terjadi konflik. Patalagai adat merupakan bentuk penuntutan terhadap kesalahan atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang. Dalam penyelesaian pelanggaran diselesaikan di Uma melalui musyawarah yang akan diselesaikan oleh Ketua Suku bersama Lembaga Adat Desa dan didampingi oleh kepala dusun sebagai perantara.

Actions (login required)

View Item