KEPASTIAN HUKUM METODE PEMBAYARAN TURNKEY DALAM KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP RISIKO INSOLVENSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KONSTRUKSI

Hardiya Putra, Deka (2025) KEPASTIAN HUKUM METODE PEMBAYARAN TURNKEY DALAM KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP RISIKO INSOLVENSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KONSTRUKSI. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) 1. Cover dan abstrak Deka kirim.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (Bab I) 2. BAB 1 Saja Kirim.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) 3. BAB Penutup saja kirim.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka Saja.pdf - Published Version Download (657kB)
	Text (Tesis Full) 5. Full tesis plus ttd dan pernyataan turnitin Deka kirim.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Metode pembayaran turnkey dalam kontrak konstruksi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinilai efisien karena memberikan kepastian biaya dan kualitas hasil. Namun, dalam implementasinya, skema ini menimbulkan ketimpangan distribusi risiko hukum dan finansial, terutama terhadap Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi sebagai penyedia jasa. Skema turnkey mengharuskan kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, tanpa jaminan pembayaran bertahap, rekening bersama (escrow account), atau jaminan korporasi. Situasi ini meningkatkan tekanan likuiditas dan risiko terjadinya kondisi insolvensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum metode pembayaran turnkey berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengevaluasi ketimpangan kontraktual yang timbul dalam praktik, serta merumuskan desain sistem kontrak dan regulasi yang ideal guna mencegah terjadinya gagal bayar dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Badan Usaha Milik Negara konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta membandingkannya dengan ketentuan internasional dalam FIDIC Silver Book tahun 2017. Studi ini juga menganalisis kasus penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Pembangunan Perumahan dan PT Amarta Karya, serta data keuangan PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya jaminan normatif maupun kontraktual dalam sistem pembayaran turnkey nasional, sehingga diperlukan reformasi sistem pengadaan melalui skema hybrid-turnkey, harmonisasi kontrak dengan standar internasional, dan pengaturan klausul jaminan pembayaran untuk proyek yang didanai oleh Badan Usaha Milik Negara maupun swasta. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Turnkey, Insolvensi, BUMN konstruksi

Actions (login required)

View Item