TANTANGAN DAN PELUANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA SOLOK DITINJAU DARI ASPEK PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Irfan, Hijra (2025) TANTANGAN DAN PELUANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA SOLOK DITINJAU DARI ASPEK PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (828kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Kota Solok, sebagai salah satu daerah otonom, menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat. Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Solok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?. Kedua, Bagaimana Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok ditinjau dari aspek pemenuhan Hak Kesejahteraan Masyarakat?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa. Pertama, Dari aspek pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah Kota Solok telah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan daerah, dengan fokus pada pemerataan akses terhadap fasilitas umum serta penguatan daya saing daerah. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pinggiran, di mana wilayah pusat kota lebih mendapatkan perhatian dibandingkan daerah pinggiran yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Kedua, terkait dengan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada dana transfer pusat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan daerah. Ketergantungan Kota Solok terhadap dana transfer dari pusat menyebabkan keterbatasan dalam fleksibilitas anggaran untuk menjalankan program-program pembangunan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi prioritas utama agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Actions (login required)

View Item