PERJANJIAN PEKERJAAN REKONSTRUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN KETERLAMBATAN PENETAPAN MUTUAL CHECK AWAL PADA PEKERJAAN REKONSTRUKSI BENDUNG/CEKDAM SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Wahyudi Saputra, Denny (2025) PERJANJIAN PEKERJAAN REKONSTRUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN KETERLAMBATAN PENETAPAN MUTUAL CHECK AWAL PADA PEKERJAAN REKONSTRUKSI BENDUNG/CEKDAM SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (Bab I) BAB I(4).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB AKHIR PENUTUP DAN KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(9).pdf - Published Version Download (680kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Denny Wahyudi S Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya terkait keterlambatan penetapan Mutual Check Awal (MC-0). Meskipun MC-0 merupakan instrumen penting dalam menentukan volume aktual pekerjaan, dalam praktiknya MC-0 pada proyek ini dilakukan setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), rapat pra konstruksi (Pre-Construction Meeting/PCM), dan mobilisasi alat di lapangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian administratif dan teknis yang berdampak terhadap keakuratan pelaksanaan dan potensi perubahan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah keterlambatan MC-0 tetap relevan terhadap persetujuan principal dalam memulai pekerjaan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat diambil untuk memitigasi konsekuensi dari keterlambatan tersebut. Rumusan masalah difokuskan pada validitas pelaksanaan pekerjaan yang dimulai sebelum MC-0, dan kemungkinan wanprestasi administratif akibat ketidaksesuaian antara data teknis dan realitas lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap Pejabat Pembuat Komitmen BPBD dan pihak kontraktor (PT Suci Esalestari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan MC-0 bukan menjadi hambatan dalam penerbitan SPMK, namun memunculkan potensi perbedaan volume pekerjaan yang berdampak pada terbitnya Contract Change Order (CCO), ketidaktepatan pencatatan prestasi kerja, dan risiko administrasi dalam pembayaran. Untuk itu, perlu dirumuskan klausul kontrak yang tegas mengenai jadwal MC-0, peningkatan koordinasi antar pihak sebelum pelaksanaan fisik, serta pencantuman klausul force majeure administratif untuk menghindari perdebatan tanggung jawab. Kata Kunci: Perjanjian rekonstruksi, Mutual Check Awal, MC-0, wanprestasi administratif, pekerjaan konstruksi.

Actions (login required)

View Item