PENATAAN ULANG SISTEM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sucy, Delyarahmi (2019) PENATAAN ULANG SISTEM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak doc 1.docx.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (103kB)
Preview	Text BAB I doc 2.pdf Download (529kB) | Preview
Preview	Text BAB IV doc 3.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA doc 4.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) tesis full doc 5.docx.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kegiatan usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang berupa menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem, serta fungsi sosial agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Indonesia masih memiliki persoalan terkait hal itu. Hal yang mendapat sorotan sehingga masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang tidak mematuhi ketentuan reklamasi dan pascatambang adalah dana jaminan reklamasi dan pasca tambang serta pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dana jaminan reklamasi dan pascatambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2) menganalisis dan mengetahui sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan (3) mencari dan menemukan konsep dan gagasan ke depan terhadap sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang sehingga dapat berjalan efektif. Pendekatan penelitian ini berupa non doktrinal-kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun data dikumpulkan dengan wawancara dan studi atas bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terkait dana jaminan reklamasi dan pascatambang, kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pemegang IUP masih sangat rendah, pendataannya masih dilakukan secara manual dengan personil yang terbatas, daerah seringkali tidak memiliki data yang jelas mengenai rekapitulasi pencatatan dan pos penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, dan pencairan dana jaminan reklamasi dan pascatambang masih bermasalah. Kemudian, kedua, terkait pengawasan reklamasi dan pascatambang menunjukkan bahwa penegakkan sanksi rendah, kapasitas tenaga pengawas masih rendah, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih sebatas early warning terhadap perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan rencana, menempatkan dana jaminan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memperkuat pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan reklamasi dan pascatambang, meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antar instansi terkait dalam kegiatan pengawasan, bila perlu dibentuk Badan Pengawas, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas atau inspektur tambang, dan memperkuat peran asosiasi pelaku usaha pertambangan sehingga menjadi jembatan kepatuhan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item