Analisis Hukum Terhadap Komparasi Putusan Dewan Kehormatan Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023 Dengan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2024

Huriyah, Nabilla, Huriyah (2025) Analisis Hukum Terhadap Komparasi Putusan Dewan Kehormatan Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023 Dengan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER dan ABSTRAK) COVER dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (FULL SKRIPSI NABILLA HURIYAH) FULL SKRIPSI NABILLA HURIYAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran kode etik berulang oleh Ketua KPU RI periode 2022–2024 menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dan etik dalam dua putusan DKPP terhadap Hasyim Asy’ari serta menelaah standar yang digunakan DKPP dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dua putusan DKPP: Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pertama DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir atas relasi pribadi yang tidak etis antara Ketua KPU dan Ketua partai politik, sementara dugaan pelecehan seksual dinyatakan tidak terbukti karena kekurangan bukti materiil. Dalam putusan kedua, DKPP menjatuhkan pemberhentian tetap karena pelanggaran etik berat berupa pelecehan seksual, penyalahgunaan jabatan, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pendekatan DKPP dalam kedua perkara tersebut masih bersifat kasuistik dan belum berpijak pada standar penilaian etik yang terukur dan konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pedoman yang baku dalam penjatuhan sanksi menimbulkan potensi inkonsistensi hukum dan ketidakpastian etik dalam peradilan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar DKPP menyusun pedoman penjatuhan sanksi etik yang sistematis dan objektif, serta mendorong KPU dan Bawaslu memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan etik untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item