KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN NAGARI BALIMBING NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI BIDANG PIDANA

Dzikri Aziz, Rahman (2025) KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN NAGARI BALIMBING NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI BIDANG PIDANA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Skripsi Full Text) fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan nagari merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat lokal yang dibentuk oleh wali nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma yang berlaku merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, kepatuhan merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Tingkat kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua aspek utama. Pertama, membahas tentang ruang lingkup Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana. Kedua, penelitian ini juga berupaya menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode campuran mixed methods dengan pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen yang melibatkan unsur pemerintahan nagari, BPRN, dan tokoh adat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dalam pembahasan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Nagari Balimbing memiliki legitimasi formal maupun sosiologis dan mengatur berbagai pelanggaran norma sosial seperti pergaulan bebas, pelanggaran jam malam, dan praktik asusila. Peraturan nagari ini merupakan wujud konkret penerapan hukum adat Minangkabau dalam sistem pemerintahan nagari, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Sebagai instrumen hukum lokal, peraturan ini memuat norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan disusun melalui proses musyawarah serta partisipasi lembaga adat. Peraturan nagari juga harus mampu mengakomodir nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat nagari, sehingga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal.. Kepatuhan dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan agama yang tercermin dalam peraturan. Peraturan Nagari Balimbing menjadi contoh aktual integrasi antara hukum adat dengan sistem hukum nasional melalui pengakuan terhadap living law. Oleh karena itu, peraturan ini dinilai efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.

Actions (login required)

View Item