ANALISIS TERHADAP ATURAN BIAYA KEMACETAN PEMERINTAH INGGRIS YANG DIBEBANKAN KEPADA DIPLOMAT ASING DI KOTA LONDON BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

Muhammad, Afdal (2025) ANALISIS TERHADAP ATURAN BIAYA KEMACETAN PEMERINTAH INGGRIS YANG DIBEBANKAN KEPADA DIPLOMAT ASING DI KOTA LONDON BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (CAVER DAN ABSTRAK) cover dan abstrak skripsi.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (BAB I) BAB I skripsi.pdf - Published Version Download (704kB)
	Text (BAB IV) BAB IV skripsi.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka skripsi.pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (FULL TEKS SKRIPSI) full text skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara satu negara dengan negara lainnya. Penyelenggaraan hubungan tersebut diwujudkan dengan cara menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim kepada negara penerima, serta diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan tugas atau misinya dengan baik. Ketentuan bebas pajak merupakan salah satu bentuk keistimewaan terhadap diplomat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Penerapan ketentuan bebas pajak ini merupakan hal yang sensitif dalam hubungan diplomatik antar negara, salah satunya seperti yang terjadi di London, Inggris, yang menerapkan Congestion Charge (Biaya Kemacetan) kepada seluruh pengendara yang melintasi zona tersebut, termasuk para diplomat. Menurut para diplomat, biaya kemacetan dianggap sebagai pajak berdasarkan Pasal 34 Konvensi Wina 1961, yang menetapkan bahwa agen diplomatik dibebaskan dari pembayaran. Sedangkan Pemerintah Inggris menjelaskan bahwa biaya kemacetan adalah biaya retribusi karena merupakan biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu yang diberikan, yang merupakan salah satu pengecualian terhadap ketentuan umum pembebasan pajak berdasarkan Pasal 34 (e) Konvensi Wina 1961. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis terhadap kebijakan Pemerintah Inggris mengenai biaya kemacetan yang diterapkan kepada diplomat asing menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana pengaturan Biaya kemacetan di Amerika Serikat, Swedia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach sebagai pendekatan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan juga web sourcing. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa biaya kemacetan tidak dapat disebut sebagai retribusi berdasarkan pasal 34 Konvensi Wina 1961 karena biaya tersebut tidak memberikan layanan langsung kepada para diplomat yang melintasi zona tersebut. Penerapan biaya kemacetan di Amerika Serikat, Swedia dan Singapura berbeda dengan yang diterapkan di kota London Inggri. seperti di New York, Amerika Serikat menyatakan pembebasan biaya kemacetan yang ditetapkan oleh Otoritas Transportasi Metropolitan New York terhadap misi asing dan organisasi internasional tertentu. Sedangkan di Swedia, Biaya Kemacetan bukanlah biaya layanan, melainkan pajak nasional dari sudut pandang hukum. Di Singapura, Biaya Kemacetan atau disebut ERP dikecualikan dari kendaraan darurat serta kendaraan diplomatik.

Actions (login required)

View Item