PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH SUMATERA BARAT

Sherly Monica, Putri (2025) PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (407kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi menjadi ancaman yang serius terhadap kepunahan hewan atau spesies langka di Indonesia. Pada tahun 2024, satwa yang sering diburu di Sumatera Barat adalah trenggiling yang dimanfaatkan bagian sisiknya sebagai obat tradisional. Serta tingginya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku perdagangan satwa dan kecilnya resiko hukum yang harus mereka hadapi membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Dikarenakan masih terjadinya tindak pidana perdagangan satwa tersebut di kehidupan masyarakat maka dilaksanakanlah penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, selain pejabat penyidik kepolisian juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan KSDAE diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE Pasal 21 ayat (2) huruf d yaitu setiap orang dilarang untuk memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Penelitian ini membahas terkait bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat, apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat, serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didukung dengan sumber data yang bersumber pada penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan terkait pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan berlandaskan pada hukum acara yang berlaku. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terdapat beberapa kendala yang dihadapi PPNS yaitu keterbatasan sumber daya manusia, PPNS LHK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan dan penangkapan dalam proses penyidikan, serta kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terkait jenis satwa yang harus dilindungi. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS ini dengan melakukan penguatan kualitas PPNS LHK, berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisan terkait bantuan penahanan dan penangkapan dalam proses penyidikan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait satwa yang dilindungi dan aturan hukumnya. Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik, Tindak Pidana Perdagangan Satwa

Actions (login required)

View Item