PEMULIHAN SISTEM IRIGASI YANG RUSAK AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Noli Rahma, Yoni (2025) PEMULIHAN SISTEM IRIGASI YANG RUSAK AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (508kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota serta upaya pemulihan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem irigasi yang rusak. Aktivitas penambangan pasir ilegal di aliran Sungai Batang Sinamar telah menyebabkan erosi tebing sungai, pendangkalan dasar sungai, serta kerusakan serius terhadap kincir air, yakni sistem irigasi tradisional yang menjadi andalan petani dalam mengairi lahan. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian dan membebani petani dengan biaya tambahan untuk mendapatkan sumber air alternatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggali realitas hukum di lapangan melalui wawancara dengan pemilik lahan dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi petani telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Namun implementasinya tidak berjalan efektif. Petani tidak memperoleh ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal masih lemah. Sementara itu, upaya pemulihan terhadap sistem irigasi tidak terlaksana secara optimal karena ketiadaan pengaturan hukum yang secara khusus mengakui dan melindungi eksistensi kincir air sebagai infrastruktur irigasi tradisional, baik di tingkat nagari, Pemerintah Daerah maupun pusat. Hal ini mengakibatkan sistem irigasi rakyat tidak masuk dalam skema pemulihan formal oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur dan melindungi irigasi tradisional secara eksplisit sebagai bagian dari perlindungan hukum petani dan pemulihan yang komprehensif agar sistem irigasi dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Actions (login required)

View Item