URGENSITAS PENGATURAN DIGITAL SEQUENCE INFORMATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLE DARI ANCAMAN DIGITAL BIOPIRACY

Nia Rahma, Dini (2025) URGENSITAS PENGATURAN DIGITAL SEQUENCE INFORMATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLE DARI ANCAMAN DIGITAL BIOPIRACY. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fenomena pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, yang dikenal sebagai Biopiracy, kini berkembang dalam bentuk digital seiring dengan kemajuan teknologi biologi sintetis dan keterbukaan informasi sumber daya genetik dalam Public Databases. Fenomena ini disebut dengan Digital Biopiracy. Digital Biopiracy berkaitan dengan pencurian sumber daya genetik milik negara dan Indigenous People tanpa menerapkan Prinsip Prior Informed Consent, Mutual Agreed Terms, dan Fair and Equitable Sharing yang terdapat di dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan Protokol Nagoya. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang urgensitas pengaturan DSI sebagai sumber daya genetik berbentuk digital untuk melindungi Indigenous people dari Digital Biopiracy dan apa saja tantangan dalam pengaturan DSI dalam Public Databases sehingga tidak adanya kepastian hukum sampai saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach sebagai pendekatan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan juga web sourcing. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif. Untuk mengukur urgensitas penelitian ini, peneliti menggunakan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melihat banyaknya kasus Digital Biopiracy, potensi pemanfaatan DSI di bidang paten, serta tidak ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai status DSI dalam hukum internasional membuat pengaturan DSI dalam hukum internasional menjadi suatu urgensitas. Tantangan dari pengaturan DSI sendiri yaitu adanya beberapa pandangan berbeda mengenai kedudukan DSI terutama bagi negara maju dan berkembang. Selain itu, sifat DSI dan Public Databases yang bebas dan terbuka serta regulasi domestik yang tidak mumpuni dan kurang mengikat juga merupakan tantangan pengaturan DSI. Kata kunci: Biopiracy, Digital Biopiracy, DSI, Indigenous People.

Actions (login required)

View Item