Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacat Administrasi di Kota Sungai Penuh

Irman, S.H., Jacky (2025) Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacat Administrasi di Kota Sungai Penuh. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) bab 1 pendahuluan.pdf - Published Version Download (801kB)
	Text (Bab 5 Penutup) bab 5 penutup.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (449kB)
	Text (Full Text) TESIS JACKY IRMAN, S.H_2120123039.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. landasan dalam hukum agraria Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum materiil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu Permasalahan yang timbul adalah timbulnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah akibat cacat administrasi sebagaimana yang Penulis temui dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi di Kota Sungai Penuh? dan (3) Bagaimana akibat hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi dan pembatalan sertipikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di Kota Sungai Penuh? Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan dengan memeperoleh data secara langsung dilapangan melalui wawancara. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Perlindungan hukum kepada pemegang hak diwujudkan dengan diberikanya setipikat hak atas tanah. Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata, namun tidak terlepas juga dari permasalahan seperti adanya sertipikat hak atas tanah ganda dengan objek yang sama akibat adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah dan penerbitan sertipikat tanah tersebut. Akibat hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi mengakibatkan sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, Badan Pertanahan Nasional merupakan badan yang berwenang mengeluarkan dan mencabut keberlakuan sebuah sertipikat kepemilikan atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Actions (login required)

View Item