JAMINAN KESEJAHTERAAN HAKIM PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Khanzanatul, Huda (2025) JAMINAN KESEJAHTERAAN HAKIM PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Isu kesejahteraan hakim makin memanas sejak ribuan hakim di seluruh Indonesia sepakat untuk melakukan mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji dan jaminan kesejahteraan. Hakim sebagai personafikasi dari peradilan menjadi tanggung jawab negara atas pemenuhan kesejahteraannya. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kesejahteraan hakim menjadi penting untuk diteliti mengingat persoalan ini telah berlangsung sejak lama sekali bahkan PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung tidak pernah direvisi selama 12 tahun. Oleh karena itu penelitian ini mengerucutkan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana menentukan parameter pemenuhan kesejahteraan hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan 2. Bagaimana pengaruh jaminan kesejahteraan hakim dalam rangka menegakkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan melakukan empat pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Selain menggunakan sumber bahan hukum sekunder, penelitian ini juga memakai data analisis hasil wawancara untuk mendukung argumen dalam menjawab rumusan masalah. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima indikator yang dapat dijadikan sebagai parameter dalam menentukan pemenuhan kesejahteraan hakim. Indikator ini berdasarkan lima kebutuhan dalam Teori Hierarki Kebutuhannya Abraham Maslow. Temuan selanjutnya menemukan kaitan bahwa kesejahteraan hakim dalam teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan syarat fundamental agar prinsip-prinsip etik kehakiman sebagaimana yang dimuat dalam Bangalore Principles dapat diwujudkan secara menyeluruh sehingga tercipta kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang utuh. Kata Kunci: Kesejahteraan, Hakim, Kekuasaan Kehakiman

Actions (login required)

View Item