KONVERSI UTANG PERSEROAN TERBATAS MENJADI SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Muhammad Ave, Rafi (2025) KONVERSI UTANG PERSEROAN TERBATAS MENJADI SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover dan Abstrak Tesis Rafi Muhammad Ave NIM 2320113006.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Bab I) BAB I Tesis Rafi Muhammad Ave NIM 2320113006.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV Penutup Tesis Rafi Muhammad Ave NIM 2320113006.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Tesis Rafi Muhammad Ave NIM 2320113006.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Rafi Muhammad Ave NIM 2320113006.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konversi utang perseroan menjadi saham melalui perjanjian perdamaian sebagai upaya restrukturisasi utang serta menganalisis pertimbangan hakim niaga dalam pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU. Maka dari itu, penelitian ini berfokuskan kepada dua permasalahan, pertama, bagaimana pengaturan konversi utang perseroan terbatas menjadi saham dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap konversi utang perseroan terbatas menjadi saham berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggungakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan data sekunder menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait seperti putusan pengadilan niaga untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yakni, pertama menunjukkan restrukturisasi utang belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sehingga dalam pemohon PKPU mendasari pada Pasal 222 UU KPKPU, Pasal 281 UU KPKPU, Pasal 41 UU PT, serta POJK 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang private placement dengan tidak diaturnya secara khusus akan membuka peluang bagi perusahaan dengan kondisi yang beragam dapat mengajukan PKPU sehingga berpotensi tidak sejalan dengan asas kelangsungan usaha dan keseimbangan yang mendasari UU KPKPU, dan kedua Pengaturan homologasi dalam PKPU dan kepailitan memberikan kekuatan hukum pada perjanjian yang disahkan pengadilan. Dalam kasus WSBP, pengesahan rencana perdamaian yang mencakup konversi utang menjadi saham didasarkan pada Pasal 222 ayat (3) juncto Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 284 ayat (1) juncto Pasal 285 ayat (1) UU KPKPU, hasil voting kreditur, dan rekomendasi hakim pengawas. Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap mekanisme PKPU dan kepailitan juga harus berlandaskan pada asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Kondisi WSBP yang masuk dalam pemantauan khusus atau full call auction (FCA) oleh OJK mengindikasikan adanya permasalahan keuangan dan likuiditas, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas homologasi dalam menjamin kelangsungan usaha debitur. Kata kunci: Konversi Utang Menjadi Saham, Perseroan Terbatas, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Actions (login required)

View Item