DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS TINDAK PIDANA KEGIATAN PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg)

Mahesa Cakrag, Gusti (2025) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS TINDAK PIDANA KEGIATAN PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (198kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini terutama di Indonesia memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya mengenai konversi hutan menjadi perkebunan secara ilegal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Permasalahan kawasan hutan yang dijadikan tempat perkebunan kelapa sawit tanpa izin salah satunya berada di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat atas nama Timbul Hasibuan pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg yang dijatuhi pemidanaan. Terdapat sejumlah fakta yang perlu dilihat lebih seksama oleh Majelis Hakim bahwa dalam hukum kehutanan pidana dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Permasalahan yang dibahas mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha melalui putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg dan bagaimanakah pembuktian dalam penjatuhan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg? Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedua permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statuta approach). Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengolahan data menggunakan metode penyuntingan. Hasil analisis dari studi kasus ini berupa pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan majelis hakim serta proses pembuktian dalam putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal hukum pidana, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa. Namun, terdapat indikasi pengabaian terhadap fakta persidangan yang relevan, seperti status kepemilikan lahan turun-temurun dan pembayaran pajak oleh terdakwa, serta prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana kehutanan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. Pembuktian dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih selektif dan kontekstual dalam penegakan hukum pidana kehutanan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Tindak Pidana Kehutanan, Pembuktian, Tanpa Izin Usaha

Actions (login required)

View Item