“URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBERPORN: PERBANDINGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA”

Ari, Syahdana (2025) “URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBERPORN: PERBANDINGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA”. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (531kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah keamanan digital, sehingga memunculkan fenomena baru yang kompleks, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi anak secara digital (cyberporn). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Kerangka Hukum di Amerika Serikat dan Indonesia dalam Melindungi Anak-Anak Korban Cyberporn, serta Perbandingannya, 2. Perbandingan Peran Lembaga Negara Amerika Serikat dan Indonesia terkait Perlindungan terhadap Anak Korban Cyberporn, 3. Bagaimana Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Pornografi di Indonesia terkait Perlindungan Anak-Anak Korban Cyberporn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengatur perlindungan anak dari cyberporn melalui United States Code, Title 18, Chapter 110. Sementara itu, di Indonesia, pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, KUHP, serta RUU KUHAP. Kedua negara memiliki kesamaan dalam hal menetapkan batas usia anak, pelarangan eksplisit terhadap pornografi anak, serta pengakuan atas hak restitusi bagi korban. Amerika Serikat menerapkan ketentuan yang lebih tegas, seperti sanksi pidana yang berat, kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan digital, pelarangan terhadap pelaku asing yang mengimpor materi pornografi anak, serta pemberian restitusi secara otomatis tanpa melalui proses peradilan. Sebaliknya, Indonesia masih menetapkan sanksi yang relatif ringan, belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform digital dan kejahatan transnasional, serta masih mewajibkan proses peradilan untuk pemberian restitusi. Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama memiliki lembaga yang berperan dalam menangani isu pornografi anak. Di Amerika Serikat, lembaga seperti FBI, DOJ-CEOS, HSI-ICE, NCMEC, dan ICAC bekerja secara terorganisir, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam hal penegakan hukum. Sementara itu, lembaga di Indonesia seperti KPAI, Komdigi, Kepolisian RI, LPSK, dan Kementerian PPPA masih bersifat umum, belum memiliki satuan tugas khusus yang menangani kasus pornografi anak berbasis internet, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Urgensi pembaruan hukum pidana di Indonesia sangat penting guna menutup celah dalam penanganan kejahatan seksual anak di ranah digital. Pembaruan tersebut perlu mencakup penguatan regulasi, kelembagaan penegak hukum, serta sistem peradilan yang adaptif terhadap tantangan digital. Indonesia juga dapat mengadopsi beberapa praktik dari Amerika Serikat, seperti pelarangan eksplisit atas impor materi pornografi anak, kewajiban pelaporan oleh platform digital, pemberian restitusi secara otomatis, serta pembentukan sistem pelaporan terpusat. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban, Tindak Pidana, Cyberporn, Amerika Serikat, Indonesia

Actions (login required)

View Item