INKONSISTENSI PENGATURAN FAKIR MISKIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tiara Indah, Utami (2025) INKONSISTENSI PENGATURAN FAKIR MISKIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fakir miskin merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi akibat terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Hak-hak ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin belum optimal, seperti inkonsistensi pengaturan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan, ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, serta kurangnya koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bagaimana inkonsistensi pengaturan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua, bagaimana pelaksanaan terhadap hak kesejahteraan sosial fakir miskin dalam perspektif hak asasi manusia di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama inkonsistensi pengaturan fakir miskin antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih program, kebijakan, dan kegiatan, yang berimplikasi pada inefisiensi penggunaan anggaran akibat program bantuan yang berlebihan. Kedua, pelaksanaan terhadap hak asasi fakir miskin masih belum terlaksana dengan baik, meskipun berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan, namun tantangan seperti ketidaktepatan penerima bantuan sosial dan segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap hak-hak fakir miskin menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi fakir miskin, penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan hak asasi fakir miskin dapat terpenuhi secara lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Fakir Miskin, Kesejahteraan Sosial

Actions (login required)

View Item