IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN

Luthfiya, Amirah (2025) IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan di Indonesia karena rendahnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan serta dalan rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan kegiatan usaha simpan pinjam, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK). Diundangkannya UU P2SK koperasi di bagi menjadi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana perbandingan konsep koperasi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap perkoperasian di Indonesia, 2) Apa kendala dalam pengawasan koperasi sektor jasa keuangan dalam masa transisi oleh otoritas jasa keuangan, 3) Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan atau hukum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) UU P2SK koperasi sektor jasa keuangan pada hakikatnya menyimpang dari nilai dan prinsip koperasi, pengawasan koperasi sektor jasa keuangan oleh OJK melanggar prinsip kemandirian pada UU Perkoperasian 2). Kendala dalam penerapan UU P2SK mengenai pengawasan koperasi open loop yang diawasi oleh OJK yaitu, hingga saat ini OJK masih belum memiliki daftar koperasi yang memilih koperasi open loop dan close loop dikarenakan masih dilakukannya pendataan koperasi, serta dalam tahap ini OJK masih dalam proses penyiapan RPOJK mengenai koperasi open loop sehingga OJK masih belum bisa mengimplementasikan UU P2SK ini. 3) Implikasi dari penerapan UU P2SK terhadap koperasi adalah dibaginya koperasi menjadi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan (open loop) dan koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan (close loop) serta dalam hal kepengawasan koperasi open loop diawasi oleh OJK dan untuk koperasi close loop masih dibawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM

Actions (login required)

View Item