PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci)

Yetti, Hafiza (2025) PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) HAFIZA_Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (Bab I) HAFIZA_BAB I.pdf - Published Version Download (577kB)
	Text (Daftar Pustaka) HAFIZA_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) HAFIZA_BAB IV.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Tesis Full) HAFIZA FULL BAB_mergedrevisi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk ke dalam kejahatan informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk melindungi korban pencemaran nama baik, Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah penafsiran pencemaraan nama baik yang dilakukan di media sosial dalam hukum pidana? 2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Sungai Penuh? 3) Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial di Kota Sungai Penuh? Penelitian ini menggunakaan metode yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara penyidik dan Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kerinci. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penafsiran terhadap pencemaran nama baik dalam KUHP yang masih berlaku, KUHP Baru, UU ITE Lama, UU ITE Baru, dan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Pengaturan KUHP yang masih berlaku lebih umum, sementara KUHP Baru dan UU ITE Baru lebih jelas mengatur pencemaran nama baik, Putusan MK juga memberikan adanya kepastian hukum. 2) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kerinci menunjukkan bahwa Penegakan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun pada tahap penyidikan dari laporan yang masuk dari tahun 2022-2024 terdapat 13 kasus dan 4 kasus yang diproses diselesaikan secara mediasi. 3) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kerinci dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu masalah bukti, keterbatasan keahlian teknis di bidang forensik digital, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya, perbedaan budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik yaitu peningkatan koordinasi dengan platform media sosial, pelatihan dan penyuluhan dengan masyarakat, penggunaan teknologi dan alat forensik digital, penegakan hukum yang tegas dan transparan, dan peningkatan keterampilan dan sumber daya penyidik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Actions (login required)

View Item