PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019)

Zahra Mai, Putri (2025) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Bab I Pendahululan) Bab I.pdf - Published Version Download (442kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan manusia termasuk ke dalam jenis kecurangan terhadap hak asasi manusia, sebab tindakan tersebut sangat berlawanan dengan harkat dan martabat manusia. Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, pada tingkat Banding Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, dan tingkat Kasasi Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019. Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana di bawah minimum khusus, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019. Kedua, bagaimanakah akibat hukum adanya penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif dan didukung dengan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus yaitu di persidangan telah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dan pihak korban, kemudian tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan di lingkungan para terdakwa. Hakim dalam putusannya belum melihat yang menjadi korban merupakan seorang anak, hakim tidak menjadikan anak yang menjadi korban sebagai alasan pemberat ancaman pidana. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 17 UU PTPPO menjelaskan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. Akibat dari penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus akan menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas karena penjatuhan hukuman pidana tidak berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, serta penerapan asas proporsionalitas hukum pidana masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Terhadap putusan ini tetap dianggap sah secara hukum dan memperoleh kekuatan hukum berdasarkan Pasal 195 KUHAP.

Actions (login required)

View Item