REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

SITI, NURHAYATI (2018) REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (395kB) | Preview
	Text (Disertasi Full Text) Disertasi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemberlakuan hukum acara perdata umum dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial terhadap suatu perkara PPHI sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 57 UU PPHI mengakibatkan proses pelaksanaan putusan pengadilan berjalan lambat. Bertolak dari hal itu, diperlukan kesadaran politik yang memadai dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan pembentukan kembali (rekonstruksi) politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial. Agar gerakan rekonstruksi hukum itu lahirnya dari kemauan politik bangsa maka perlu dilaksanakan dengan kebijakan politik atau politik hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial?; 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? ; 3) Bagaimanakah rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif? Penelitian ini diawali dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat skunder, pendekatan sejarah (secara historis) tentang politik hukum pelaksanaan putusan pengadilan hubungan induatrial, serta pendekatan yuridis empiris dalam melihat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama UU No. 2 Tahun 2004, belum mengatur secara lengkap mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua proses pelaksanaan putusan PPHI memakan waktu cukup panjang karena pengadilan tidak berani melakukan terobosan hukum dengan membuat suatu kebijakan politik hukum. Ketiga, menghasilkan rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif yang dimasukan dalam pasal-pasal pada pembaruan UU PPHI, antara lain : mengatur mengenai dapat langsung disita barang-barang yang tidak bergerak serta tidak ditentukan patokan batas jumlah penyitaan. dengan merekonstruksi Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 ayat (1) RBg, tidak dikenakan biaya pelaksanaan putusan (ekseskusi) untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000.- atau lebih dengan merekonstruksi Pasal 58 UU PPHI, dilarang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan merekonstruksi Pasal 66 UU Mahkamah Agung, dan menghidupkan kembali lembaga paksa badan untuk putusan mempekerjakan kembali dengan merekonstruksi Pasal 209-224 HIR/Pasal 242-258 RBg. Kata Kunci : Politik Hukum, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Progresif.

Actions (login required)

View Item