URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET NEGARA AKIBAT KERUGIAN DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dila, Alfira (2025) URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET NEGARA AKIBAT KERUGIAN DARI TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Anti Korupsi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Berdasarkan review siklus pertama dan kedua, Indonesia disarankan untuk mengadopsi beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang salah satunya berupa perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (Illicit Enrichment) yang telah diatur pada Pasal 20 UNCAC. Ketentuan ini perlu diadopsi dan diatur di Indonesia tidak hanya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih jauh dari itu sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Apakah urgensi pengaturan Illicit Enrichment dalam upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah pengaturan Illicit Enrichment di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah Pertama, Pengaturan tegas mengenai Illicit Enrichment tidak hanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, namun dapat menjadi langkah konkret dalam pemulihan aset negara. Penerapan kebijakan ini dapat menjadi upaya dalam menyeimbangkan kembali keuangan negara yang terdampak akibat praktik korupsi. Kriminalisasi Illicit Enrichment menjadi langkah fundamental dalam menutup celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat sistem keuangan negara, dan memastikan bahwa setiap bentuk kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh pejabat publik akan dirampas dan dapat dikembalikan kepada negara demi kepentingan masyarakat. Kedua, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai Illicit Enrichment antara negara India, Hong Kong, dan berdasarkan Kajian Akademik dan Draft Usulan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia pada tahun 2019.

Actions (login required)

View Item