PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DI KABUPATEN KAMPAR

Maya Intan, Pratiwi (2025) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DI KABUPATEN KAMPAR. S3 thesis, Program Studi Doktor Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Disertasi Maya Intan Pratiwi Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Bab 1) Full Disertasi Maya Intan Pratiwi Bab 1.pdf - Published Version Download (795kB)
	Text (Bab Akhir) Full Disertasi Maya Intan Pratiwi Bab Akhir.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Disertasi Maya Intan Pratiwi Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text (Full Disertasi) Full Disertasi Maya Intan Pratiwi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DI KABUPATEN KAMPAR Maya Intan Pratiwi, NIM 2030112007, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025 Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki masyarakat hukum adat yang bersifat normatif dan tunduk pada sistem hukum adat. Secara konstitusional negara mengakui dan menghormati hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih ada masyarakat hukum adat yang melestarikannya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat diselesaikan dengan cara adat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris, bersifat preskriptif. Menggunakan data primer yang berasal dari informan, diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dari dokumen yang kemudian diolah sedangkan data sekunder yang berasal dari bahan hukum. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar, bagaimana terjadinya sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PTPN V di Kabupaten Kampar dan bagaimana konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar. Di dalam penelitian ini di peroleh, Pertama, penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak ulayat hingga saat ini belum ada. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu menggunakan Bajanjang Naik, Batanggo Turun di Kabupaten Kampar, ternyata penerapannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga rentan terhadap interpretasi yang berbeda. Kedua, sengketa tanah ulayat milik masyarakat hukum adat dengan PTPN V di Kabupaten Kampar terjadi disebabkan adanya tumpang tindih tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan HGU yang diberikan kepada PTPN V, dimana dalam proses penerbitan HGU PTPN V di Kabupaten Kampar pihak PTPN V tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan tidak membayar uang pancuong ale atau uang ganti rugi berupa apapun. Ketiga, konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor di Kabupaten Kampar, ternyata dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur litigasi (pengadilan) sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada masyarakat hukum adat, oleh karena itu mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan peluang penanganan sengketa tanah ulayat yang lebih efektif dan efisien. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

Actions (login required)

View Item