REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Feri Antoni, Surbakti (2025) REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. S3 thesis, Program Studi Doktor Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Disertasi Feri Antoni Surbakti Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Bab 1) Full Disertasi Feri Antoni Surbakti Bab 1.pdf - Published Version Download (653kB)
	Text (Bab Akhir) Full Disertasi Feri Antoni Surbakti Bab Akhir.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Disertasi Feri Antoni Surbakti Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (449kB)
	Text (Full Disertasi) Full Disertasi Feri Antoni Surbakti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Feri Antoni Surbakti, 2030112008, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas. ABSTRAK Korporasi sebagai subjek hukum dalam administrative penal law dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu: 1) bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi di dalam administrative penal law, 2) bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana (eksekusi) kepada korporasi dalam putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran hukum pidana administratif dan 3) bagaimanakah rekonstruksi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi ke depannya yang dapat diterapkan dalam administrative penal law. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan melakukan beberapa pendekatan. Hasil dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang dirumuskan di dalam administrative penal law selama ini belum memberikan solusi yang terbaik guna memberikan efek jera dan mempengaruhi perilaku korporasi untuk mematuhi hukum. Pelaksanaan eksekusi sanksi pidana kepada korporasi sebagai terdakwa dalam berbagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat kendala. Rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam administrative penal law guna menegakan kepatuhan hukum. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terkait pelanggaran administrative penal law di dalam penggunaannya perlu batasi dengan menerapkan prinsip ultimum remidium. Sanksi yang diterapkan bagi korporasi tidak hanya bersifat pidana, namun juga meliputi sanksi tindakan. Sanksi pidana pokok bagi korporasi ke depannya dalam administrative penal law tidak hanya denda dan perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan undangundang yang mengaturnya. Penerapan pidana denda, harus dibarengi dengan pidana pengganti denda yang juga mencakup korporasi yang tidak dapat memenuhi denda dan tidak memiliki harta kekayaan. Beberapa bentuk pidana tambahan yang berlaku bagi korporasi harus memiliki konsekuensi hukum, apabila tidak dijalankan dan sanksi tindakan ke depannya dapat diterapkan secara bersamaan dengan pidana pokok berupa denda. Kata kunci: Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Korporasi, Administrative penal law.

Actions (login required)

View Item