KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH CAMAT KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (Studi Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017)

Putri, Suci Amanda (2019) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH CAMAT KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (Studi Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (80kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) Bab V.pdf - Published Version Download (15kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (78kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full PUTRI SUCI AMANDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yakni kegiatan pembuatan akta tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan evaluasi ternyata masih terdapat akta yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT Sementara yang ditolak pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017 yang ditolak pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pertanggung jawaban Camat Kecamatan Sutera sebagai PPAT Sementara terhadap kesalahan dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, dengan memperoleh sumber data dari penelitian kepustakaan, yang mana jenis data terdiri dari data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017 diluar kewenangan Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai PPAT Sementara, maka kepastian hukum akta tersebut hanya berfungsi sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena hingga saat ini para pihak tidak meminta pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata, sehingga sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT Sementara tersebut ialah sanski secara administrasi. Saran di dalam penelitian ini adalah agar sebelum penandatangan akta jual beli oleh para pihak wajib dipenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kata Kunci : Kepastian Hukum, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

Actions (login required)

View Item