Pertimbangan Hakim Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perkara Namor:10/PID.B/2011/PN.PDG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

MIA, KURNIA PUTRI (2012) Pertimbangan Hakim Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perkara Namor:10/PID.B/2011/PN.PDG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Hukum 2012 Mia Kurnia Putri 081011026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan perbuatan yang merugikan perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Seperti kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dialami oleh warga Padang, lucy Veronika (Vera) yang dilakukan oleh suaminya sendiri Denny Minang Bahari (Deni). Kasus ini telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kelas lA Padang dengan perkara nomor 10/PID.B/2011/PN.PDG. Adapun permasalahan yang penuils kemukakan adalah Apa dasar pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga atas kasus tersebut dan bagaimana hubungan pidana yang diterapkan hakim dengan tujuan pendanaan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ditemukan di masyarakat (lapangan). Dari hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap kasus penelantaran rumah tangga atas kasus No 10/PID.B/2011/PN.PDG adalah Pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tidak semuanya fakta yuridis melainkan juga fakta non yuridis. Pertimbangan hakim tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertimbangan yang bersifat yuridis, seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang bukti, tuntutan pidana oleh penuntut umum dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan pertimbangan yang bersifet non yuridis, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Selain itu hakim juga hams memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku. Serta hubungan pidana yang diterapkan hakim dengan tujuan pemidanaan yang sesuai adalah teori gabungan maksudnya pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Actions (login required)

View Item