IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS DAPAT DILAKSANAKAN

Wahyu Adhli, Faisal (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS DAPAT DILAKSANAKAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dari perspektif asas dapat dilaksanakan, serta merumuskan konsep ideal dalam sistem pemungutan pajak daerah di Kota Padang. Perda tersebut merupakan instrumen hukum terbaru yang mengatur jenis, mekanisme, dan pelaksanaan pajak daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi Perda, serta wawancara dengan aparatur Bapenda Kota Padang dan wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif asas dapat dilaksanakan? dan (2) Bagaimana konsep yang ideal dalam pemungutan pajak daerah di Kota Padang?.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan asas dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan jumlah petugas pajak, hambatan teknis dalam penggunaan sistem digital pembayaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang operasional Bapenda. Selain itu, kompleksitas regulasi dan kurangnya sosialisasi turut menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan konsep ideal pemungutan pajak daerah yang meliputi: penguatan kapasitas dan jumlah petugas pajak, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran yang ramah pengguna, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, serta pendekatan insentif dan sanksi yang proporsional terhadap wajib pajak. Dengan penerapan konsep ini, Perda akan lebih mudah diimplementasikan dan mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item