PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MENU USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG PANJANG

Jumiati Surya, Putri. L (2025) PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MENU USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG PANJANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (268kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengawasan merupakan suatu prosedur penting di bidang pemerintahan. Pengawasan terhadap pencantuman daftar harga di Kota Padang Panjang belum berjalan secara optimal akibat ketiadaan peraturan daerah yang mengatur secara khusus. Saat ini, aturan mengenai pencantuman daftar harga menu masih mengacu pada beberapa regulasi nasional, seperti Pasal 10 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 Permendag No 35/M-DAG/PER/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta Pasal 26 huruf b UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pencantuman daftar harga menu restoran dalam rangka perlindungan konsumen di Kota Padang Panjang serta upaya pemerintah mengatasi ketiadaan regulasi khusus terkait pencantuman daftar harga. Adapun permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengawasan terhadap pencantuman daftar harga menu usaha restoran dalam rangka perlindungan konsumen di Kota Padang Panjang? 2) Bagaimana upaya pemerintah Kota Padang Panjang terkait tidak adanya regulasi khusus tentang pencantuman daftar harga usaha restoran? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta beberapa restoran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terhadap kewajiban Pencantuman daftar harga menu pada usaha restoran belum dilakukan. Hal ini disebabkan tidak ada regulasi khusus pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur kewajiban pencantuman daftar harga menu usaha restoran yang menyebabkan ketidakjelasan dinas yang berwenang melakukan pengawasan. 2) Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Padang Panjang berencana membentuk regulasi khusus atau standar operasional prosedur (SOP) terkait kewajiban pencantuman daftar harga, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, meningkatkan pengawasan, serta mendorong partisipasi konsumen dalam pengawasan harga menu di restoran.

Actions (login required)

View Item