Evaluasi Kebijakan Pengendalian Jumlah Keramba Jaring Apung Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Pada Tahun 2017-2023

Ahmad, Arif Martin (2025) Evaluasi Kebijakan Pengendalian Jumlah Keramba Jaring Apung Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Pada Tahun 2017-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (474kB)
	Text (Bab Akhir Penutup dan Saran) BAB Akhir Penutup dan Saran.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Draft Skripsi Ahmad Arif Martin) Draft Skripsi Ahmad Arif Martin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan KJA (Keramba Jaring Apung) sebagai aktivitas ekonomi menurut LIPI menjadi penyebab utama masalah pencemaran Danau Maninjau, hal ini diakibatkan penggunaan KJA yang tidak terkontrol dan melebihi kapasitas daya tampung danau, fenomena tersebut menjadi latar belakang lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau yang didalamnya berisi regulasi pengendalian jumlah KJA yang tertuang pada pasal 7 yang ingin mengurangi KJA menjadi 6000 petak dalam waktu 10 tahun. Dalam penerapanya ditemukan kendala dimana jumlah KJA justru mengalami peningkatan hingga 23,359 petak KJA pada tahun 2022. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi untuk melihat peta permasalahan sehingga perda tidak mencapai tujuan, evaluasi dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan Allan McConnell yang membagi kebijakan menjadi tiga dimensi yaitu proses, program dan politik dalam melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Hasil evaluasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam no 5 Tahun 2014 yang dikhususkan pada pasal 7 yaitu pengendalian jumlah KJA didapatkan hasil kegagalan kebijakan dikarenakan kebijakan tidak mencapai tujuan dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi kelompok pendukung.

Actions (login required)

View Item