KOORDINASI POLISI MILITER DENGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAB PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKALANGAN MILITER (Studi di Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang)

ANDRE, TOVANI (2011) KOORDINASI POLISI MILITER DENGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAB PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKALANGAN MILITER (Studi di Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Hukum 2011 Andrea Tovani 07140014.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi "panutan dan suri tauladan" bagi masyarakat atau warga negara. Seorang anggota TNI memiliki tuntutan untuk sebersih "kertas putih" dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya dikalangan masyarakat. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota TNI berupa peianggaran disiplin dan kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam lindak pidana militer. Untuk mencegah peianggaran dan kejahatan ditubuh TNI, maka dikalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi konlrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam hal penyidikan tindak pidana militer terdapat keterlibatan serta koordinasi Polisi Militer dengan atasan Kesatuan yang berhak menenlukan nasib bawahannya yaitu sebagai ANKUM dan PAPERA. Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu koordinasi Polisi Militer dengan ANKUM dan PAPERA dalam penyidikan tindak pidana dilingkungan militer, Hambatan apa saja yang dilemui oleh Detasemen Polisi Militer (DENPOM) dalam penyidikan tindak pidana dilingkungan militer serta rriengetahui upaya yang dilakukan oleh Polisi Militer dalam raengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterlibatan ANKUM dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer merupakan perwujudan pertanggung-jawaban dari seorang komandan atas bawahan yang melakukan tindak pidana sehingga harus ikut menentukan nasib dari bawahan yang menjadi tersangka dari tindak pidana. Kemudian, keberadaan PAPERA didalam penyidikan adalah sebagai penentu dari suatu perbuatan pidana yang teijadi untuk perihal penyelesaian kasus tarsebut. PAPERA memiliki wewenang untuk menentuka suatu perkara untuk diseiesaikan di penpdilan militer, pengadilan umum atau dikcmbalikan kembali kepada ANKUM untuk dijatuhi sanksi disiplin prajunl. Hambatan didalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik militer, khususnya Polisi militer adalah pelaksanaan penyidikan terhadap anggota TNI yang berada dikepulauan sehingga mengakibatkan alokasi waktu yang direncanakan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian perkara yang merupakan tindak pidana militer tersebut. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Melakukan penyesuaian rencana penyidikan bagi pemeriksaan tersangka yang berada dikepulauan, pengubahan alokasi waktu penyidikan tanpa menghilangkan proses penyidikan terakhir yang telah dilakukan, menyiapkan alokasi cadangan untuk proses penyidikan serta koordinasi yang baik dan sistematis antara komandan kesatuan yang membawahi tersangka dengan penyidik Polisi Militer.

Actions (login required)

View Item