BAHRI, DEDE DWI (2011) PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Skripsi Ful Teks)
S1 Hukum 2012 Dede Dwi Bahri 0494119.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Hak kebebasan berserikat merupakan salah satu bentuk HAM yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 E ayat(3) UUDNRI Tahun 1945. Salah satu bentuk pelembagaan sebagai perwujudan dari hak kebebasan dalam masyarakat yang demokrasi adalah partai politik. Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia partai politik mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu hams ada suatu aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan partai politik. Pengaturan tentang partai politik ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, namun menjelang Pemilu tahun 2009 ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 2 Tahun 20II. Maka pada saat ini pengaturan tentang partai politik diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang jadi pemmusan masalah disini adalah bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan berserikat pada partai politik di Indonesia menumt Undang-Undang no 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bagaimana fungsi partai politik sebagai salah satu bentuk perwujudan hak kebebasan berserikat dalam megara demokrasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa induktif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan partai politik dalam negara demokrasi khususnya di Indonesia sangat penting sekali, karena partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses- proses pengambilan keputusan bemegara yang mengubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.fungsi partai politik terdiri dari fungsi sosialisasi politik, mobilisasi politik, representasi politik, partisipasi politik, leghimasi sistem politik, dan aktivitas dalam sistem politik. Adalah saran yang ingin disampaikan penulis adalah Partai politik yang ada di Indonesia pada saat ini belum mampu untuk menjalankan fiingsi-fungsinya dengan baik.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Drs. Intizham Jamil, SH., MS; Delvina Gusman, SH., MH |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Mrs Vivi Irawati |
Date Deposited: | 25 Apr 2025 02:08 |
Last Modified: | 25 Apr 2025 02:08 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/494628 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |