PELAKSANAAN MEDIASI PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG (No: 06/PDT.G/2010 PN.PDG)

PUTRA, RICI VADILLA (2012) PELAKSANAAN MEDIASI PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG (No: 06/PDT.G/2010 PN.PDG). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) S1 Hukum 2012 Rici Vadilla Putra 05940140.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Mediasi adalah cara penyelesaian sengkela melalui proses penmdingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 PERMA No. 01 Tahun 2008). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata karena upaya yang ditempuh adalah win win solution, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian inl adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyaiakat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi dalam rangka mewujudkan penyelesaian engketa perdata dengan perdamaian. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang pasca keluamya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri KJas 1 A Padang. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan proses pelaksanaan mediasi pasca keluar PERMA No. 1 Tahun 2008 terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pertama adalah pra mediasi, tahap in! penggugat terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang pada tanggal 14 Januari 2010, tahap kedua adalah tahap mediasi yang menetukan jadwal pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak, tahap ketiga adalah tahap melaporkan hasil mediasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi adalah hakim mediator hanya dari kalangan hakim, dan tidak ada mediator di luar hakim serta belum bersertifikatnya hakim mediator. Kurang efektifhya hakim mediator dalam mencari titik lemu dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Upaya untuk mengoptimalkan mediasi di pengadilan adalah dengan menyediakan tempat atau ruangan khusus mediasi, menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim sehingga menghemat biaya proses mediasinya serta mengoptimalkan prosedur mediasi. Mahkamah Agung Rcpublik Indonesia agar selalu mengadakan pelatihan dan pendidikan mediator terhadap proses mediasi kepada seluruh hakim yang ada di Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item