Analisis Putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) atas Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia ke Uni Eropa

Noviza, Natasya Silvia (2025) Analisis Putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) atas Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia ke Uni Eropa. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Abstrak..pdf - Published Version Download (958kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (607kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Skripsi Full) skripsi fullset.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diterapkan oleh Indonesia khususnya melalui pelarangan ekspor bijih nikel, menuai gugatan dari Uni Eropa dalam forum penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO). Uni Eropa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan bebas yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Sengketa ini kemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO dan menghasilkan putusan dari Panel yang menjadi sorotan penting dalam hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Panel WTO terhadap sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana analisis terhadap putusan Panel DSB WTO atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa; dan (2) Bagaimana bentuk dan dasar kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menyusun argumen hukum pada sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panel WTO menyatakan kebijakan Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena bersifat restriktif terhadap ekspor. Indonesia di sisi lain menyusun pembelaan hukum berdasarkan Pasal XI:2(a), Pasal XX(d), dan XX(g) GATT 1994, serta menekankan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam (sovereignty over natural resources) sebagai bagian dari hak negara untuk mengelola kekayaan alamnya sesuai dengan kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panel WTO menolak seluruh argumen hukum Indoesia, termasuk pembelaan berdasarkan Pasal XI:2(a) dan Pasal XX GATT 1994, karena Indonesia dinilai tidak mampu membuktikan adanya kondisi shortage kritis, tidak menerapkan pembatasan domestik yang seimbang, serta gagal memenuhi necesscity test sebagaimana disyaratkan dalam Pasal XX(d). Selain itu, Panel menyoroti adanya inkonsisten dalam kebijakan Indonesia, terutama perubahan dan pelonggaran larangan ekspor pada waktu-waktu tertentu, yang menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan secara konsisten untuk tujuan konservasi atau penegakan. Namun demikian, argumen Indonesia berbasis kebijakan hilirisasi dan pembangunan industri nasional mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan kedaulatan nasional.

Actions (login required)

View Item