HAK PILIH MANTAN NARAPIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)

Satria, Muharman (2025) HAK PILIH MANTAN NARAPIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hak politik bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, merupakan isu penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Skripsi ini menganalisis dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang berkaitan dengan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat Pertama, Bagaimana Latar Belakang Permohonan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019? Kedua, Bagaimana urgensi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dilihat Dari Perspektif Demokrasi? Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bawaha; Pertama, Putusan MK Nomor 42/PUU-SVII/2019 menegaskan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tidak dapat diberlakukan secara otomatis tanpa melalui mekanisme peradilan yang adil, dan menetapkan bahwa pembatasan tersebut harus proporsional. Sedangkan pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan prinsip keadilan dengan memberikan syarat masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik, sambil mempertimbangkan integritas sistem demokrasi yang harus tetap dijaga Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tidak dapat diberlakukan secara sembarangan, dan harus melalui proses yang transparan. Dengan demikian, penting bagi negara untuk memastikan perlindungan hak politik setiap warga negara dengan tetap menjaga kualitas dan integritas demokrasi melalui penerapan hukum yang adil dan proporsional.

Actions (login required)

View Item