PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN

Ananda, Hafilah (2025) PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (606kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak kesehatan terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Padang sebagai upaya perlindungan hak kesehatan masyarakat. Pentingnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perokok dan dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat, serta adanya mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan menerapkan KTR. Rumusan masalah yang diangkat meliputi 1. Bagaimana Pemenuhan Pemerintah Kota Padang terkait kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan? dan 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja, observasi langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan KTR telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari masyarakat dan kurangnya pengawasan yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan KTR meliputi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, budaya, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Minimnya infrastruktur pendukung dan keterbatasan sumber daya dalam pengawasan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi, edukasi, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ini.

Actions (login required)

View Item