ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGUJIAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Fauzan Abdul, Hakim (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGUJIAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan ABstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (539kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu peran vital Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi adalah memastikan bahwa peraturan perundang-undangan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dinilai menimbulkan kontroversi khususnya terkait dugaan pelanggaran hukum acara. Selain itu, dugaan adanya konflik kepentingan dan judicial overreach menjadi bagian lain yang melengkapi catatan kontroversial Mahkamah konstitusi terutama dalam perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran terkait mekanisme hukum acara serta ditemukannya beberapa kejanggalan seperti pemberian kedudukan hukum atau legal standing pemohon, Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan berulang serta adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses persidangan perkara tersebut. Selain itu, putusan ini dinilai melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ditemukan berbagai pelanggaran hukum acara dalam putusan tersebut yang sangat berimplikasi terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pengawasan dalam mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi kedepannya dan pemberian sanksi yang tegas terhadap Hakim Konstitusi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan adanya pelanggaran dalam putusan tersebut diperlukan guna memastikan putusan yang dihasilkan kedepannya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan terhindar dari pengaruh kepentingan politik.

Actions (login required)

View Item