KEKHUSUSAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI TELEKOMUNIKASI WHATSAPP DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb)

Ghenta Werdana, Utama (2025) KEKHUSUSAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI TELEKOMUNIKASI WHATSAPP DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (399kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Slripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Saat ini masih sangat banyak dan marak terjadinya penyebaran konten pornografi melalui media sosial terutama melalui whatsapp seperti yang terjadi pada putusan nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb yang menimpa seorang korban wanita terhadap penyebaran video pribadi korban yang dilakukan oleh pacarnya sendiri yang mengakibatkan korban merasa malu atas hal tersebut , terdapat 2 (dua) aturan secara khusus mengatur tindak pidana cyberporn yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Lex Spesialis Sistematis atas Undang-Undang Pornografi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ? (2) Bagaimana Pembuktian dalam perkara putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb ? (3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Undang-Undang Pornografi dalam putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non-hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adanya 2 (dua) undang-undang yang bersifat khusus dalam mengatur terkait penyebaran pornografi di media elektronik atau cyberporn ini, maka diperlukan asas lex spesialis sistematis dalam penerapannya. Dalam konteks penyebaran melalui media elektronik seperti dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih relevan untuk menjerat pelaku dari sisi penggunaan media elektronik dalam distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Pada perkara Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb telah memenuhi alat bukti yang sah menurut hukum. Selain itu, terdapat juga barang bukti berupa 6 (enam) lembar screenshoot foto bermuatan pornografi dan 1 flashdisk berisikan video yang bermuatan pornografi sebagai barang bukti yang sah menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb hakim menggunakan UU Pornografi karena memenuhi unsur-unsur dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut penulis penerapan UU Pornografi kurang tepat dengan penerapan asas lex spesialis sistematis karena penyebaran melalui media sosial dan alat bukti elektronik lebih spesifik diatur dalam ITE. Kata kunci: Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana ITE, Tindak Pidana Cyberporn, Lex Spesialis Sistematis, Indonesia.

Actions (login required)

View Item