Pengelolaan Portal Pemerintah Kota Padang

Adha, Fajri (2014) Pengelolaan Portal Pemerintah Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2014 FAJRI ADHA 07194009.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (25MB)

Abstract

ABSTRAK Fajri Adha, No. BP: 07194009, Pengelolaao Portal Kota Padang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas limu Sosial dan llmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh: Drs. Yoserizal, M.Si dan Hendri Koeswara, S.IP, M.soc.sc Skripsi ini terdiri dari 120 halaman dengan referensi 12 teori dan 6 metode, 2 skripsi, 12 jumal, 7 Penindang-undangan dan 3 website. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan portal pemerintah Kota Padang. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Govemmeni yang mengamanatkan setiap unsur pemerintah untuk membangun portal pemerintah. Namun dari segi pengelolaan portal tidak maksimal karena sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan komputer, koordinasi yang lemah antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak jelasnya komitmen pemimpin. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan e-Government menurut Indrajit. Teori Indrajit ini terdiri dari 6 variabel. Pertama, infrastruktur telekomunikasi. Kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan TI. Ketiga. kesiapan sumber daya manusia, Keempat, ketersediaan dana dan anggaran. Kelima, perangkat hukum dan Keenam, pcrubahan paradigma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan portal Kota Padang sudah dikelola cukup lama dan bisa dikatakan berjalan cukup balk. Namun ada beberapa hal yang masih terdpat kekurangan sehingga harus mendapatkan perhatian agar kedepannya pengelolaan dapat terlaksana dengan maksimal. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan portal. Pertama adalah masih kurangnya infrastruktur komputer, tidak adanya laptop dan modem dan perlu perbaikan pemancar LAN agar jaringan dapat dipakai lagi sebagai jaringan lokal antar instansi di jajaran pemeritah Kota Padang. Kedua yaitu ketersedian sumber daya manusia masih mengalami kekurangan balk secara kuantitas maupun secara kualitas. Ketiga yaitu tidak adanya perangkat hukum seperti Peraturan Walikota yang mengikat pengelola untiik memaksimalkan pengelolaan portal. Sehingga koordinasi antara pengelola dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang lancar. Karena koordinasi yang kurang ini maka pengeloaan portal agak tersendat. Namun, secara umum pengelolaan portal sudah beijalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item