Bunga, Natasya (2025) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (172kB) |
![]() |
Text (BAb I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (340kB) |
![]() |
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (140kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (290kB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Salah satu permasalahan yang terjadi sepanjang pemilihan umum tahun 2024 ialah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terjadi pada dapil Sumatera Barat. Permasalahan ini kemudian dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dan ditindaklanjuti dengan perkara nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan putusan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun dalam implementasi putusan tersebut masih saja ditemukan permasalahan. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024? Kedua, Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan memakai teknik wawancara, koesioner, studi dokumen dan riset digital. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan lancar, namun dalam pelaksanaannya terjadi hambatan yaitu faktor cuaca dan penurunan partisipasi pemilih yang sangat signifikan yakni 40,71% jika dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya. Terhadap hasil dari pemungutan suara ulang yang telah dilakukan juga menghasilkan dampak yakni perubahan formasi pemenang. Kedua, permasalahan yang timbul dalam pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat ialah terjadinya perubahan nomor urut peserta dalam pemungutan suara ulang, sosialisasi yang dilakukan KPU tidak merata, dan munculnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari lemahnya regulasi yang tersedia, yang mana belum mengatur secara lengkap dan rinci mengenai prosedur pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah agar dilakukannya upaya perbaikan terhadap aturan pemungutan suara ulang agar memuat prosedur pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah secara rinci dan lengkap sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 16 Apr 2025 04:20 |
Last Modified: | 16 Apr 2025 04:20 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/493117 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |