PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PARIAMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Dedi Johanet, Riski (2025) PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PARIAMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah bentuk jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai bentuk kepercayaan, sementara objek jaminan tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Karakteristik dari jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF tersebut terdapat tiga cara dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan terhadap debitur yang wanprestasi, salah satunya kreditur dapat mengeksekusi objek benda jaminan secara langsung apabila debitur tidak mampu dalam melunasi hutangnya. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kreditur yang sebelumnya memiliki hak mengeksekusi objek jaminan secara langsung kini tidak dapat lagi dilakukan apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan dan tidak mengakui telah melakukan wanprestasi. Sehingga apabila ingin melakukan eksekusi, kreditur menggunakan eksekusi berdasarkan penetapan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan eksekusi pada perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman, kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan kajian kepustakaan dan wawancara dengan perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia, yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur menjadi memerlukan penetapan pengadilan jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Perubahan ini memberikan implikasi terhadap efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala seperti resistensi debitur, keterbatasan sumber daya hukum, serta perbedaan pemahaman tentang wanprestasi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan pembiayaan mengandalkan mediasi dan restrukturisasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan pembiayaan, debitur, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengelola pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kata kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Actions (login required)

View Item