PENYIMPANGAN KONSEP PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI INTERVENSI YUDIKATIF: STUDI PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, UKRAINA DAN TURKI

Abhista, Fabrizio (2025) PENYIMPANGAN KONSEP PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI INTERVENSI YUDIKATIF: STUDI PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, UKRAINA DAN TURKI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (237kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) TUGAS AKHIR.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Konsep pemisahan kekuasaan dan check and balance melarang intervensi lembaga negara terhadap lembaga negara lain, khususnya intervensi terhadap independensi lembaga yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan telah diadopsi oleh Indonesia, Ukraina dan Turki, namun faktanya terdapat intervensi yang menjurus kepada pelanggaran independensi hakim, khususnya mengenai pemecatan Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya yang dipenuhi nuansa politis yang merugikan prinsip-prinsip demokratis dan independensi peradilan. Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana pola dari intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia, Ukraina dan Turki. Kedua, apa penyebab intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia, Ukraina dan Turki. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, adanya pola-pola tertentu yang digunakan oleh cabang kekuasaan lain dalam mengintervensi lembaga peradilan khususnya dalam pemecatan Hakim Konstitusi. Di Indonesia, pemecatan hakim Aswanto mencerminkan ketidakpuasan DPR akan putusan yang tidak sejalan dengan kepentingan legislatif, menunjukkan adanya dasar politis dalam keputusan tersebut serta terdapat penyimpangan prosedural dalam pemecatan hakim Aswanto sehingga dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional. Di Ukraina, Tindakan Presiden dalam memberhentikan hakim Tupitskyi merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melangkaui pembatasan kekuasaan yang tercantum di dalam konstitusi. Sementara itu, di Turki, pemecatan hakim Alparslan dan Erdal terkait dugaan keterlibatan dalam kelompok teroris tidak berdasar kepada bukti yang kuat dan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan serta penekanan kepada lembaga yudkiatif dengan dalih menjaga keamanan negara. Kedua, interveni tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kontestasi politik yang tidak seimbang, tidak efektifnya mekanisme check and balances antar lembaga negara, adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi inkonstitusional, hingga lemahnya kesadaran cabang kekuasaan lain akan constitutional ethics sehingga dapat mengintervensi yudikatif dan melampaui pembatasan kewenangan pemerintah yang terkandung di dalam konstitusi masing-masing negara.

Actions (login required)

View Item