PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MENURUT MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rijen, Arresman (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MENURUT MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Updated Version Download (103kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (234kB) | Preview
	Text (Skripsiu Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang besar dari pada daratannya. Ini menjadi salah satu keuntungan di bidang perikanan dan transportasi laut untuk menjadi pemasukan negara. Pekerjaan di bidang perikanan pun menjadi salah satu profesi yang cukup di minati oleh warga negara kepulauan. Awak kapal merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilindungi baik itu hak dan kewajibannya. Sebagaimana permasalahan yang di alami oleh para awak kapal dimana kurangnya kepastian hukum yang diterima serta minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan, menjadi salah satu masalah yang menunjukkan ketiadaan inovasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif guna mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadapad awak kapal menurut Maritime Labour Convention 2006 dan Implementasinya bagi Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya Maritime Labour Convention 2006 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2016 Tenatng Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim). Hasil ratifikasi tersebut juga dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Kata kunci :awak kapal, MLC 2006.

Actions (login required)

View Item