PLURALISME HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Uzika, Putri Fatasa (2025) PLURALISME HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT NAGARI SUNGAI KAMUYANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abs (Uzika Putri Fatasa).pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I - Uzika Putri Fatasa.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Bab VIII Penutup) BAB VIII - Uzika Putri Fatasa.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka -- Uzika Putri Fatasa.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL - Uzika Putri Fatasa.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Tanah ulayat bagi masyarakat adat Minangkabau merupakan komponen adat yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konflik agraria yang melibatkan tanah ulayat semakin sering terjadi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan kebijakan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Ulayat Nagari. Salah satu implementasi kebijakan ini adalah penerbitan Sertifikat Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang pada 10 Oktober 2023 dengan luas 371.095 m2. Namun kebijakan ini tidak serta-merta didukung seluruh kelompok masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang yang menciptakan kekegagalan mengharmoniskan tradisi lokal dengan kebijakan formal negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman kelompok masyarakat terhadap tanah ulayat nagari, mengeksplorasi proses dan dinamika HPL tanah ulayat dan juga menganalisis pluralisme hukum yang menimbulkan perbedaan pandangan terhadap HPL di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling sebab kriteria dari unit penelitian berdasarkan kelompok masyarakat berdasarkan jabatan atau profesinya. Kelompok tersebut antara lain adalah; Kelompok dari jajaran Wali Nagari, Kelompok Niniak Mamak (Kerapatan Adat Nagari), Kelompok Bundo Kanduang, Kelompok BP Ulayat dan Kelompok Petani. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pluralisme hukum berakar kepada perbedaan pemaknaan terhadap tanah ulayat di antara berbagai kelompok masyarakat. Petani memandang kebijakan Pendaftaran Tanah sebagai ancaman terhadap hak milik yang didasarkan pada penggarapan tanah lebih dari 20 tahun. Sementara itu, KAN dan Bundo Kanduang melihat kebijakan ini sebagai ancaman terhadap sistem kepemilikan komunal berbasis hukum adat. Sebaliknya, Pemerintah Nagari dan Badan Pengawas Ulayat mendukung kebijakan ini sebagai bentuk legitimasi hukum formal sesuai dengan regulasi negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya harmonisasi antara kebijakan negara dan nilai-nilai adat masih menghadapi dinamika dalam prosesnya mulai dari tidak dilibatkannya kelompok petani, adanya perselisihan tapal batas internal, tidak adanya upaya penyelesaian konflik internal oleh ATR/BPN dan juga adanya faktor kepentingan oleh stakeholder. Kontras pandangan dan juga dinamika ini mengakibatkan tidak terakomodirnya hak adat secara komprehensif terlebih pada kelompok marjinal seperti petani dan kelompok adat yakni KAN dan Bundo Kanduang. Kata Kunci : Pluralisme Hukum; Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan, Nagari Sungai Kamuyang, Antropologi Hukum

Actions (login required)

View Item