Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Kebijakan Pemekaran Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Purnomo, Agus (2014) Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Kebijakan Pemekaran Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2014 AGUS PURNOMO 0810842011.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

ABSTRAK Agus Purnomo, No. BP 0810842011, Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Kebijakan Pemekaran di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupatcn Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Program Studi llmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh Hendri Kocswara S.IP, M.Soc.Sc dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 172 Halaman dengan referensi 11 buku teori, 5 buku metode, 1 Skripsi, 3 jurnal, 6 perundang-undangan, 1 peraturan daerah, 2 media cetak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pasca kebijakan pemekaran di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang yang seharusnya melaksanakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pasca kebijakan pemekaran dilaksanakan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan publik dan teori yang dikemukakan oleh Chandler dan Piano kemudian diukur dengan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho tentang jenjang penilaian terhadap pelaksanaan akimtabilitas pasca kebijakan pemekaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pasca kebijakan pemekaran diimplementasikan tidak begalan dengan baik dan belum beijalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipim pemerintah kecamatan sudah melaporkan dengan baik seluruh kegiatan dan dana yang digunakan, namun itu belum memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Banyak terjadi tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Hal Yang berbanding terbalik dengan yangterjadi di Kecamatan Tungkal Ilir dalam pelaksanaan akuntabilitas yang berhasil melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemekaran. Setelah diukur dengan jenjang akuntabilitas kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota masih berada pada titik akuntabilitas administratif dan Kecamatan Tungkal Ilir berada pada titik akuntabilitas legal. Kata Kunci: Evaluasi, Akuntabilitas, Pemekaran, Kecamatan Tungkal I

Actions (login required)

View Item