Urgensi Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Politik Hukum Pidana Indonesia

Handayani Azhar, Putri (2025) Urgensi Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Politik Hukum Pidana Indonesia. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) abstrak water mark.pdf - Published Version Download (684kB)
	Text (Bab I) BAB I water mark.pdf - Published Version Download (730kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB PENUTUP WATERMARK.pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA water mark.pdf - Published Version Download (625kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL BAB (3).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam menjalankan tugasnya, Notaris seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan akta yang dibuatnya, tak jarang permasalahan itu timbul sebagai tindak pidana yang mengakibatkan banyaknya Notaris terjerat tindak pidana. Undang-Undang yang mengatur tentag profesi sudah banyak yang menambahkan ketentuan pidana didalamnya, namun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sama sekali tidak diatur tentang ketentuan pidana. didalam penelitian ini penulis membahas 2 (Dua) rumusan masalah, yaitu yang pertama membahas tentang bagaimanakah urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-Undang jabatan Notaris, yang lebih lanjut akan membahas tentang potensi perbuatan pidana oleh Notaris dalam pembuatan akta dan pengelompokan kasus Notaris terjerat tindak Pidana yang akan dikaji berdasarkan kasus Notaris yang dipidana karena kesalahannya dan Notaris yang dipidanakan tidak secara sebagaimana mestinya. Pada rumusan Masalah yang kedua membahas tentang apa-apa saja bentuk perbuatan pidana yang perlu ada didalam Undnag-Undang Jabatan Notaris, yang lebih lanjut akan membahas tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data-data empiris. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat dilihat bahwa pertama terdapat potensi-potensi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris, kedua terdapat dua perbedaan besar didalam penjatuhan pidana terhadap Notaris berdasarkan kasus yang telah dianalisis, dan yang ketiga perlunya pengaturan tentang pidana sebagai bentuk peringatan (warning) bagi para Notaris disamping itu juga perlunya penambahan perlindungan (safety) bagi para Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang diambil berdasarkan perbandingan terhadap Undang-Undang lainnya. Diakhir penulisan, penulis berkesimpulan bahwa terdapat banyak potensi perbuatan pidana yang dapat menjerat para Notaris dan Notaris yang oleh karena kesalahannya sudah patut dipidana dan harus diatur ketentuannya didalam UUJN, sebaliknaya Notaris yang dipersalahkan tidak patut untuk dipidana dan perlindungan hukum terhadap Notaris itu juga harus dimuat dalam UUJN. Kata Kunci: Ketentuan Pidana; Undang-Undang Jabatan Notaris; Politik Hukum Pidana Indonesia;

Actions (login required)

View Item