PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI

Devi, Safira (2025) PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Terkait mengenai pelaksanaan pemberian hak warga binaan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali mendapatkan hak asimilasi. Salah satu dari warga binaan tersebut adalah warga binaan yang terkait tindak pidana narkotika. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi? 2). Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika? 3). Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program asimilasi narapidana narkotika berbeda dengan asimilasi narapidana tindak pidana lain. Asimilasi yang diberikan kepada narapidana narkotika hanya asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi memberikan asimilasi mandiri kepada narapidana narkotika berupa tamping (tahanan pendamping) kerja, seperti tamping registrasi atau pelayanan, tamping kesehatan, tamping pembuatan sandal hotel, tamping dapur, dan tamping pertanian. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana narkotika yaitu overkapasitas Lapas, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, proses perizinan yang panjang, kurangnya partisipasi masyarakat yang aktif, tidak adanya pihak penjamin, sifat dan perilaku narapidana. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika adalah sarana dan prasarana yang seimbang dengan kapasitas narapidana, penyederhanaan prosedur, peningkatan program pembinaan, peningkatan kerja sama dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak yang berwenang, sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kampanye untuk mengurangi stigma negatif dari masyarakat kepada narapidana narkotika.

Actions (login required)

View Item