Responsivitas Pemerintah Kota Padang Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Jati

Okky, Chairanda (2019) Responsivitas Pemerintah Kota Padang Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Jati. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 (Pendahuluan)) BAB I (Pedahuluan).pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text BAB VI (Penutup).pdf - Published Version Download (69kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (65kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (887kB)

Abstract

ABSTRAK Okky Chairanda. 1210832006. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skirpsi; “Responsivitas Pemerintah Kota Padang Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Jati.” Penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya responsivitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menata Pedangang Kaki Lima di Wilayah Jalan Jati Kota Padang. Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang rendah terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan seharusnya berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Pemerintah diharuskan mempunyai daya tanggap yang tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan, memenuhi semua kebutuhan dan semua aspirasi para pedagang kaki lima (PKL). Metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dipilih karena penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penataan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menata lokasi berdagang PKL, perizinan untuk dapat berdagang di lokasi tersebut, aktivitas perdagangan, dan aktivitas pengendalian berjalannya perdagangan PKL, dan evaluasi PKL. Pemberdayaan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya yang wajib atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberdayakan PKL, seperti peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, pembinaan organisasi, pengembangan dan pembinaan koperasi PKL, peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah, peningkatan produksi dan promosi, bimbingan teknis, dan/atau kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan. Penataan dan pemberdayaan PKL memerlukan peran masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, maupun penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Kata Kunci: Responsivitas, Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item